Hingga saat ini Indonesia masih kekurangan dokter umum dan dokter
spesialis untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, patient
keberadaan residen atau dokter magang diharapkan menjadi solusi atas
persoalan tersebut.

Dalam seminar “Penggunaan Residen sebagai Tenaga Medik untuk
Menyeimbangkan Tenaga Kesehetan di Daerah Sulit” di Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta, Kepala Pustanserdik BPPSDM Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) RI Kirana Puspitasari menyatakan, data Rumah
Sakit Online Kemekes mencatat, saat ini baru terdapat 21.830 dokter
umum dan 37.100 dokter spesialis yang tersebar di 2.278 rumah sakit,
baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Menurut WHO rasio pelayanan ideal satu dokter melayani kurang dari
3.000 pasien. “Kita masih sangat kekurangan dokter, terutama dokter
spesialis untuk melayani masyarakat Indonesia yang lebih dari 237 juta
jiwa,” kata Kirana, seperti dinukil dari situs UGM, Sabtu (8/3/2014).
Kirana mengungkap, persebaran dokter spesialis masih belum merata.
Kebanyakan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar
Indonesia. Sementara di wilayah Timur Indonesia, daerah tertinggal,
dan perbatasan mengalami kelangkaan.

“Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak memiliki dokter spesialis.
Padahal aturannya sebuah rumah sakit kelas C atau di tingkat kabupaten
setidaknya memiliki satu orang dokter spesialis anak, spesialis
kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, dan anestesi,”
jelasnya.

Dengan pelibatan residen dalam pelayanan kesehatan, Kirana berharap
mampu menutupi kekurangan dokter spesialis di daerah sulit. Kebijakan
melibatkan residen dalam pelayanan kesehatan telah dilakukan sejak
2007.

“Tahun 2013 tercatat ada 800 dokter residen yang ditugaskan secara
khusus oleh Kemenkes untuk membantu pelayanan kesehatan di berbagai
daerah. Selama sekitar enam bulan mereka berpraktik,” ujar Kirana.
Menurut Kirana, untuk melindungi residen dari berbagi persoalan hukum
ketika berpraktik di lapangan, para residen telah dibekali dengan
surat ijin praktik maupun tanda registrasi dari dinas kesehatan
kabupaten terkait. Selain itu, mereka diberikan pula kewenangan klinis
dari direktur rumah sakit kabupaten terkait.

“Residen bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan supervisi dari
dokter spesialis senior. Sementara untuk di daerah yang jauh, misal
Papua, residen bisa menjadi dokter penanggung jawab pasien asalkan
kompetensinya ada dan diakui oleh ketua program tempat dia
kuliah,”urainya.

Senada dengan Kirana, Dosen Fakultas Kedokteran UGM Laksono
Trisnantoro menilai, di setiap daerah, termasuk daerah tertinggal bisa
memiliki semua dokter spesialis, tidak hanya spesialis dasar saja.
Dengan begitu diharapkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan di daerah
masing-masing.”Spesialis lanjutan juga harus ada. Misal di NTT harus diinvestasikan
ahli ortopedi, jantung, dan yang lainnya. Kalau itu tidak dilakukan
semua akan berobat ke Jawa,” imbuh Laksono.