Jakarta – Dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, selain memperketat regulasi masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia, Kementerian Kesehatan RI juga akan memperketat aturan pengiriman tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri, khususnya dokter spesialis dan perawat.

“Permintaan untuk dokter spesialis dan perawat kita memang banyak sekali, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Mereka juga berani memberi gaji yang besar, misalnya saja di Qatar. Perawat kita yang sudah bekerja di sana mengaku digaji sampai Rp 40-50 juta,” kata drg. Tritarayati selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta, Jum’at (22/8).

“Inilah yang harus diatur. Kita tidak bersedia mengirimkan tenaga perawat dan dokter spesialis karena memang kebutuhan di dalam negeri juga besar.”

Menurutnya, distribusi dokter spesialis yang tidak merata memang masih menjadi persoalan besar. Karena dari sekitar 23 ribu dokter spesialis yang ada, 52,8 persennya berada di Jakarta. Sementara provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, dan provinsi lainnya di bagian Timur Indonesia masih sangat kekurangan dokter spesialis.

“Penyebarannya memang masih lebih banyak di kota-kota besar, sementara di daerah banyak yang kekurangan. Karena itu, perlu penguatan regulasi agar dokter spesialis kita tidak pergi di luar negeri,” jelasnya.

Data terakhir dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, dari sekitar 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, 29 persennya tidak memiliki dokter spesialis anak, 27 persennya tidak ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kandungan dan kebidanan), 32 persennya lagi tidak memiliki spesialis bedah, dan 33 persen tanpa spesialis penyakit dalam.