Guna menghadapi Asean Economic Community 2015 seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipersiapkan dengan baik. Terlebih, patient tenaga kerja di Jabar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.

Akan tetapi, dari sisi sektor kesehatan SDM di Jabar masih kalah bersaing dengan luar negeri. Ditambah lagi belum sinergisnya berbagai pihak dalam pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat terus mendorong kabupaten/kota untuk membangun badan koordinasi sertifikasi profesi. Hal itu bertujuan untuk sertifikasi tenaga keahlian di Jawa Barat.

Kepala Disnakertrans Jabar, Hening Widiyatmoko menuturkan LSP untuk sektor Pariwisata itu sudah ada. Sementara sektor lainnya masih belum berjalan dengan optimal lantaran belum sinergi antara lembaga-lembaga terkait.

“Yang parah itu di sektor kesehatan, karena belum ada kesepakatan antara menteri kesehatan, menteri pendidikan dan lainnya . Padahal potensinya besar.
Mau sertifikasi gimana lah itu belum sinergis,” tutur Hening kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).

Hening khawatir belum sinerginya antara lembaga kesehatan akan membuat persaingan kalah dengan SDM luar negeri yang akan datang ke tanah air.

Sebagai contoh, dokter serta perawat dari negara lain sudah lihai berbahasa inggris dan bahasa indonesia sehingga mereka bisa mengisi rumah sakit di indonesia.

“Kalau dokter kita sudah siap belum, karena itu tidak bisa dihalangi,” tutur dia.

Menurut Hening, kesiapan menghadapi moment AEC atau MEA 2015 ini membutuhkan integerasi dengan pemernitah daerah. Menurut dia, integrasi tersebut harus dijalankan dengan terpadu.

“Integerasi seharusnya bisa dilakukan skenario. Seperti di jabar, jabar punya potensi di pariwisata. Saat ini semua jalan sendiri sendiri tidak ada integrasi, harusnya terpadu. Pemerintah pusat harus benahi itu dan bergerak,” kata dia.

Pada momen AEC ini, kata Hening ada sekitar 10 negara di asean yang akan terlibat perdagangan bebas baik dari sisi produk maupun SDM nya. Selain itu, ada 8 keahlian yang bisa yang bebas dimasuki, seperti halnya kedokteran, perawat, IT, Arsitek, tenaga survei dan lainnya.

“Memang belum semua level yang bisa bebas dimasuki. Tapi kalau kita fokus menyiapkan tenaga bersertifikasi itu kita punya bargaining posision bagus. Karena orang datang kesini tapi tidak punya standar ini tidak akan bisa kerja. Mereka sudah belajar bahasa indonesia, kita bahasa inggris saja belepotan. Karena itu bahasa harus disiapkan,” kata dia.

Hening menyatakan, selain bahasa SDM yang akan kerja di luar negeri pun perlu memahami peraturan dinegara yang akan didatangi, baik adat istiadat hingga budaya negara setempat.

“Itu penting supaya tidak terjadi gesekan yang tidak perlu, karena selama ini sering terjadi salah persepsi,” ucap dia.

Dia berharap SDM dari masing-masing sektor harus dimaksimalkan. Terutama dalam hal sertifikasi SDM. Yang baru ini yang paling siap baru dari sektor pariwisata saja.

“Kalau kesehatan masih standar kompetensinya belum disepakati, UU keperawatannya baru disahkan, itu bagaimana mau dimulai belum ada aturan petunjuk teknisnya,” katanya.

Sementara, tambah dia, untuk Sektor IT sendiri SDM dalam negeri memiliki peluang yang cukup besar. Pasalnya, kebutuhan sektor IT di luar negeri potensinya cukup besar.

“Kita punya peluang di IT, kalau disiapkan mereka bisa kerja di singapura, malaysia dan lainnya. Anak anak yang bikin digital animasi Itu peluangnya besar dan potensial,” tutup dia. [gus]