KoranSindo.com, prostate MEDAN– Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin mengaku pesimistis Indonesia siap menerima era liberalisasi ASEAN 2015, here khusus di bidang kesehatan dalam hal ini tenaga dokter asing.

Menurut Zaenal, pharm saat ini sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum sempurna, terlebih program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru saja dilakukan. ”Harusnya dengan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan akan terbangun sistem kesehatan yang baik. Untuk itu kita semua harus bersama- sama membangun sistem ini menjadi lebih baik lagi,” kata Zainal Abidin di acara Pembentukan Satgas Profesi JKN bersama BPJS Kesehatan di Hotel Garuda Plaza, Sabtu (8/3).

Menurutdia, kalausistemkesehatan Indonesia bagus, tentu tidak khawatir dengan liberalisasi ASEAN di bidang kesehatan. Sebaliknya jika sistemnya belum baik, jelas akan membuat Indonesia menjadi objek di negeri sendiri. Terutama di era itu nanti dokter asing sudah boleh praktik di Indonesia. ”Kita khawatirkan mereka (dokterasing) hanyamaupraktik di perkotaan saja dan tidak mau di daerah terpencil. Akibatnya terjadi penumpukan dokter di perkotaan. Tentu pelayanan kesehatan juga tidak mampu menyentuh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Sebenarnya, kata Zainal, jika penyebaran dokter di Indonesia bagus dan pembagiannya tertata baik dengan ada zonasi dokter di tiap wilayah, maka akan diketahui daerah-daerah mana saja yang tidak ada dokternya. ”Inilah saatnya kita berbenah diri dalam JKN ini. Harapannya akan terjadi penyebaran dokter secara proporsional. Bahkan tidak hanya dokter, tapi seluruh profesi di bidang kesehatan,” ujarnya. Selama ini, kata Zainal, pemerintah khusus Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih belum begitu perhatian terhadap nasib tenaga kesehatan secara universal dalam hal ini dokter umum non-PNS.

Kemenkes masih memusatkan perhatian pada tenaga dokter PNS saja. Padahal tenaga dokter yang PNS hanya sebagian kecil dari dokter umum yang ada. ”Kita memiliki 90.000-an dokter umum, sementara dokter yang PNS hanya 20.000-an. Artinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih lebih banyak dilakukan dokter yang tidak PNS. Untuk itu pemerintah khusus presiden harus membuat aturan yang bisa meningkatkan kesejahteraan dokter umum agar mereka bisa ditempatkan di daerah-daerah secara proporsional,” ucapZainal.

Kepala Grup Manajemen Manfaat BPJS Kesehatan Andi Afdal Abdullah menyatakan, pembentukan Satgas JKN ini sebagai upaya membangun sistem pelayanan kesehatan. ”Nanti akan ada peraturan presiden (perpres) baru khusus mengatur tentang jasa medis bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Dengan begitu pendapatan yang diterima puskesmas akan diberikan langsung ke puskesmas, sehingga tidak lagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya. _siti amelia