Pada tahun 2016, view negara-negara di kawasan ASEAN akan menjadi satu pasar bebas.Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan kesepakatan regional wilayah ASEAN dimana kerjasama perdagangan antar negara anggota ASEAN akan lebih bebas, termasuk didalamnya perdagangan barang, jasa dan tenaga kerja terampil. Ada delapan sektor tenaga kerja terampil yang terlibat dalam pasar bebas ASEAN, yaitu akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kedokteran, kedokteran gigi dan pariwisata. Tiga profesi tersebut termasuk dalam sektor kesehatan, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat guna dan berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan Indonesia.

Tujuan utama MEA ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut, tujuan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu:

  • ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (single market and production base) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas
  • ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (competitive economic region), dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce;
  • ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (equitable economic development) dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
  • ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (integration into the global economy) dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Kaleidoskop 2015 dan Outlook 2016 dokter internasional indonesia tentunya tidak lepas dari implementasi MEA tahun 2016 mendatang. Dalam konteks ini MEA membuka peluang untuk Indonesia meningkatkan perekonomian nasional. Di sisi lain, Indonesia harus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM-nya agar tidak kalah bersaing dengan negara lain. Tiga dari delapan tenaga kerja terampil yang masuk dalam Mutual Recognition Arrangement adalah tenaga medis (dokter, dokter gigi, dan perawat). Penguatan regulasi kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga medis Indonesia menjadi isu penting menghadapi era MEA mendatang.

 

KALEIDOSKOP 2015

Kenyataan di tahun 2015

Kesepakatan regional ini membuka peluang bagi Indonesia meningkatan kualitas dan akses kesehatan di Indonesia dengan masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia. Namun hal ini perlu diatur dengan regulasi-regulasi yang jelas sehingga tidak merugikan masyarakat Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Pertanyaan yang sering dikemukakan adalah:

1. Bagaimana regulasi yang sudah ada yang mengatur dokter asing bekerja di Indonesia?

Beberapa peraturan sudah digulirkan oleh pemerintah Indonesia mengatur tenaga kerja asing, antara lain:

  1. Permen-Nakertrans No.12 tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, disebutkan pemberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPKTA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan tersebut mengatur TKA hanya dapat mengisi jabatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Namun tidak spesifik menyebutkan bagaimana regulasi tenaga medis asing di Indonesia
  2. Permenkes No. 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing(TK-WNA). TK-WNA dapat melakukan kegiatan di Indonesia meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, bakti sosial bidang kesehatan dan penelitian kesehatan. Dalam aturan tersebut TK-WNA diatur lebih terperinci bentuk persyaratan, kerjasama dan hubungannya dengan pengguna TK-WNA.
  3. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan yang berasal dari negara asing diatur dalam pasal 53, 54, 55, 56 dan 85 undang-undang tersebut. Pendayagunaan tenaga kesehatan dari negara asing diwajibkan mengikuti evaluasi kompetensi sebelum bekerja di Indonesia. Setelah mengikuti evaluasi kompetensi, tenaga kesehatan warga negara asing akan mendapat Surat Tanda Registrasi Sementara (STR Sementara) dan Surat Ijin Praktek (SIP) yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 tahun berikutnya. Setiap tenaga esehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sejak pertengahan tahun ini, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Kemenkes sedang melakukan perumusan aturan baru terkait kebijakan tenaga kesehatan asing bekerja di Indonesia, sebagai respon diberlakukannya MEA tahun 2016 mendatang. Beberapa poin yang pernah diutarakan ke media massa antara lain:

  1. Dokter asing harus siap dipekerjakan di mana saja termasuk daerah terpencil.
  2. Dokter atau tenaga medis asing yang bertugas di indonesia harus sudah bekerja di negara asalnya minimal 10 tahun terakhir.
  3. Dokter asing harus mampu berbahasa indonesia, tidak melakukan bisnis di indonesia, dan berkompeten sebagai dokter yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari negara asalnya.

Diharapkan kebijakan tersebut dapat segera digulirkan, mengingat MEA mulai diberlakukan tahun 2016.

2. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan ASEAN menjelang MEA di bidang kesehatan?

Dimulai dengan digulirkannya Mutual Recognition Arrangements (MRA) mengatur delapan tenaga profesional yang masuk ke pasar bebas ASEAN. MRA menjadi acuan pengembangan kebijakan lebih lanjut dalam mengatur tenaga profesional di pasar bebas ASEAN.

ASEAN sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan tingkat internasional untuk merumuskan kebijakan dan roadmap menuju MEA 2016. Pada 13th ASEAN Summit di Singapura, negara-negara ASEAN mendeklarasikan ASEAN Economic Community Blueprint2025. Dalam cetak biru tersebut di bidang kesehatan disepakati bahwa negara anggota ASEAN akan berusaha memajukan perkembangan industri kesehatan yang berkontribusi terhadap kemajuan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Beberapa strategi yang tertuang dalam cetak biru tersebut antara lain:

  1. Continue opening up of private healthcare market and Public-Private Partnership (PPP) investments in provision of universal healthcare in the region;
  2. Further harmonisation of standards and conformance in healthcare products and services, such as common technical documents required for registration processes and nutrition labelling;
  3. Promote sectors with high-growth potential such as health tourism and e-healthcare services, which will not have negative impact on the healthcare system of each ASEAN Member State;
  4. Promote strong health insurance systems in the region;
  5. Further facilitate the mobility of healthcare professionals in the region;
  6. Enhance further the development of ASEAN regulatory framework on traditional medicines and health supplements, through the setting of appropriate guidelines or frameworks; and
  7. Continue to develop and issue new healthcare product directives to further facilitate trade in healthcare products in the region.

Indonesia telah meratifikasi piagam MRA ASEAN dalam Undang Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations atau Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Di samping itu, Asean Framework Agreement on Services (AFAS) subsektor kesehatan telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012, yang mengatur bahwa profesi dokter dan dokter gigi termasuk dalam jasa profesi yang dilebarisasikan.

 

OUTLOOK 2016

Bagaimana kemungkinan di tahun 2016?

  1. Bagaimana meningkatkan daya saing SDM kesehatan Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing?

Diperlukan peningkatan kualitas dokter Indonesia menghadapi era MEA. Pendidikan kedokteran yang berkualitas menjadi kunci pertama meningkatkan daya saing dokter Indonesia. Dokter yang sudah lulus juga dilakukan penyegaran ilmu dan ketrampilan melalui program-program CME. Rumah sakit juga didorong untuk melakukan akreditasi internasional dan perbaikan fasilitas. Selain itu, salah satu cara untuk membangun tenaga kerja medis kelas dunia adalah dengan mengundang dokter asing yang berkompetensi tinggi untuk transfer teknologi dan pengetahuan sehingga dokter Indonesia memiliki daya saing global.

  1. Apakah dengan masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia akan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan atau malah meningkatkan kesenjangan di daerah?

Jumlah dokter per tanggal 18 Desember 2015 adalah 168,521. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta. WHO merekomendasikan rasio idela dokter: pasien adalah 1:1000, jadi jelas masih terjadi kekurangan. Apalagi tidak sedikit dokter yang terkonsentrasi di perkotaan sehingga terjadi ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah rural. Dengan diberlakukannya MEA membuka peluang dokter asing bekerja di Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menutupi kekurangan dokter di berbagai wilayah, namun disisi lain bisa saja dokter asing hanya terkonsentrasi di wilayah sudah maju. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan tertentu, misalkan dokter asing harus siap dipekerjakan dimana saja termasuk daerah terpencil. Dengan seperti itu, diharapkan pemerataan akses kesehatan di Indonesia dapat dipercepat. Di sisi lain, Indonesia harus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan di daerah, misalkan melalui akreditasi, pembangunan rumah sakit baru, dan perbaikan fasilitas kesehatan guna menarik dokter asing bekerja di Indonesia.

  1. Bagaimana sistem kualifikasi lulusan dokter di negara ASEAN?

Dalam MRA untuk profesi dokter disebutkan bahwa dokter yang ingin bekerja di negara tujuan harus melakukan registrasi di negara tujuan tersebut dan memiliki STR dari negara asal, serta paling tidak sudah bekerja tidak kurang dari 5 tahun di negara asal.

Isu kualifikasi lulusan kedokteran juga akan mencuat tahun depan. Dimana negara ASEAN memakai sistem Medical License Exam (MLE) yang berbeda di tiap negara. Perbedaan ini meliputi berbagai aspek, seperti bahasa, jumlah tahapan yang dilalui, dan metode ujian. Variasi bahasa yang digunakan tidak hanya sebatas komunikasi pada umumnya, tetapi juga terjadi pada MLE. Bahasa inggris dipakai pada tujuh negara dimana enam cenderung memakai bahasa lokal, khususnya pada OSCE. Sekitar 10% ujian tertulis untuk pengetahuan pre-klinik dan klinik di Thailand, Myanmar dan Kambodja memakai bahasa Inggris. Vietnam dan Indonesia tidak memakai bahasa inggris pada setiap tahapan ujian apapun.

Thailand dan Indonesia memakai sistem ujian MLE secara nasional, sedangkan Singapura dan Vietnam menerima hasil ujian yang dilakukan di universitas. Ketika hampir semua negara memakai sistem satu tahapan MLE, Thailand memakai pendekatan tiga tahapan ujian seperti yang digunakan oleh Amerika, yakni pengetahuan pre-klinik, pengetahuan klinik, dan ketrampilan klinis. Mengenai tipe ujian, format pilihan ganda (MCQ) merupakan tipe soal yang paling umum digunakan, selain itu soal esai yang dimodifikasi (MEQ) juga digunakan.

tabel kelulusan

Perbedaan kualifikasi lulusan dan standard kelulusan tiap negara ASEAN menjadi isu penting. KKI bersama otoritas kebijakan kualiifikasi lulusan dokter negara lain sebaiknya merumuskan solusi terkait perbedaan kualifikasi ini. Sehingga kualitas dokter dapat tetap dijamin dan diakui di setiap negara anggota ASEAN.

  1. Bagaimana tren arus migrasi tenaga medis di wilayah ASEAN mendatang?

Pada era pasar bebas MEA mendatang, terdapat paling tidak empat cara dokter memberikan pelayanan. Cara 1 : Cross Border Supply: memberikan pelayanan lintas negara tanpa harus melewati batas wilayah antar negara, misalkan pelayanan secara telemedicine ke negara lain. Cara 2: Consumption Abroad: konsumsi medis yang berasal dari negara lain untuk mendapatkan pelayanan di negara tujuan, praktek ini biasa dikenal dengan wisata medis (medical tourism). Cara 3: Commercial Presence: rumah sakit kepemilikan asing mendirikan rumah sakit di negara lain, dengan cara ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Cara 4: Movement of Natural Persons: dokter warga negara asing melakukan praktek di negara lain. Bagaimanapun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sistem kesehatan Indonesia dengan MEA.

Pertama, MEA mungkin tidak terkait langsung dengan sistem kesehatan Indonesia, apalagi terkait dengan distribusi dokter yang tidak merata. Sebuah tantangan bagi Indonesia untuk memperbaiki infrastruktur seperti kurangnya sarana transportasi di wilayah rural dan terpencil. Membuat infrastruktur dan skema yang cocok dengan geografis Indonesia mungkin suatu hal yang tepat, seperti telemedicine yang memberikan kesempatan di daerah rural mendapat akses yang lebih baik via internet. Namun, ini tergantung dengan adanya koneksi internet yang baik, yang mana merupakan hal vital dalam pelayanan kesehatan modern.

Kedua, terjadi gap antara jumlah dokter yang dibutuhkan dengan jumlah dokter yang ada. Peningkatan kapasitas produksi harus ditingkatkan, dan MEA menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebetuhan tersebut, yakni dengan menerima dokter asing bekerja di Indonesia. Kebijakan tersebut tampaknya logis, karena banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke Singapura dan Malaysia untuk melakukan wisata medis. Sehingga, dengan mendatangkan dokter dari negara asing, maka masyarakat tidak perlu susah-susah pergi ke luar negeri.

Ketiga, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali kebijakan terkait dual practice dokter Indonesia, memperbolekan melakukan praktek pada 3 institusi rumah sakit di wilayah tersebut, yang mungkin dapat menurunkan performa dokter dan berdampak pada pasien dan kepercayaan publik terhadap dokter.

5. Bagaimana kompetensi dokter antar negara ASEAN?

Kenyataan yang terjadi di lapangan masih terdapat perbedaan kualifikasi lulusan dan kompetensi dokter antar negara ASEAN. Misalkan dokter di Singapura dan Malaysia mungkin sudah terbiasa dengan peralatan medis yang canggih. Namun, kondisi ini tidak selalu sama persis di negara lain misalkan di Vietnam, Laos atau Myanmar. Epidemiologi penyakit yang berbeda antar negara ASEAN juga menjadi tantangan dokter praktik di luar negara asalnya. Sampai saat ini, belum ada titik temu di antara negara ASEAN soal keleluasaan pertukaran tenaga kesehatan ini. Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan harmonisasi kompetensi tenaga kesehatan antara negara ASEAN.

Meski begitu, belum adanya kesepakatan soal pertukaran tenaga medis tidak lantas membatasi masyarakat ASEAN untuk melakukan aktivitas yang berkenaan dengan urusan kesehatan di antara negara Asia Tenggara. MEA sejatinya memberikan kemudahan di antara negara ASEAN untuk berbagai hal salah satunya soal tenaga kerja. Kendati begitu, untuk soal tenaga medis memang belum ada kesepakatan. Kegiatan tersebut antara lain konsultasi kesehatan, transfer pengetahuan kesehatan, penelitian kesehatan pertukaran misi kemanusiaan dan berobat di antara negara ASEAN.

Demikian kaleidoskop di tahun 2015 dan Outlook di tahun 2016. MEA sejatinya memberikan kemudahan di antara negara ASEAN. Namun diperlukan regulasi yang jelas guna mengatur pasar bebas dokter menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Melihat baru terjadi gaduhnya kesiapan negara ASEAN menghadapi MEA di awal tahun 2016, isu seputar MEA kemungkinan masih akan terus bergulir sepanjang tahun 2016.

Penulis: Mochamad Ali Rosadi

Penanggung jawab: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, PhD.

Referensi:

  1. ASEAN MRA on Medical Practitioners
  2. AEC-Blueprints 2015
  3. Permennakertrans No. 12 Tahun 2013
  4. Permenkes No. 67 Tahun 2013
  5. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  6. The ASEAN economic community and medical qualification
  7. www.kki.go.id