Pekan ini sedang hangat perbincangan di sosial media dan media massa mengenai wacana pemerintah menaikkan harga rokok. Wacana ini muncul setelah Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH, Dr PH, Guru Besar FKM UI yang saat ini sebagai Kepala Pusat Kajian Ekonomi & Kebijakan Kesehatan FKM UI, mengutarakan hasil studinya bersama rekan-rekan dalam Konferensi Pers Kongres InaHEA ke-3 di Yogyakarta, Jumat (29/07/2016). Beliau mengungkapkan kemungkinan perokok akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan dua kali lipat dari harga normal saat ini.

Dalam studi yang dilaksanakan Desember tahun lalu,  1000 sampel yang diambil secara acak menghasilkan temuan bahwa 80% bukan perokok setuju jika harga rokok dinaikkan—76% perokok juga setuju, dan 72% perokok akan berhenti merokok. Lalu, benarkah jika harga rokok naik dapat menurunkan jumlah perokok di Indonesia?

Saya pribadi setuju dengan gagasan Prof Hasbullah, tentunya rekan sejawat lainnya akan sependapat. Namun, dasar pembuatan kebijakan dari polling/ survei (dalam koridor ilmiah bukti tergolong lemah) tentu dirasakan belum cukup kuat untuk melakukan advokasi ke pemerintah, apalagi kebijakan pengendalian tembakau masih menjadi polemik dan terjadi tarik ulur banyak kepentingan yang terlibat didalamnya. Masih segar diingatan kita, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menolak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan RUU Pertembakauan ditunda masuk Prolegnas 2016.

Sebaiknya pemerintah bersama stake-holder melakukan kajian mendalam terlebih dahulu terkait dampak kenaikan harga rokok dari hulu ke hilir mata rantai perekonomian industri rokok. Petani tembakau hingga pekerja pabrik rokok mungkin yang akan terkena imbas langsung. Sebab muncul kekhawatiran akan terjadi gejolak ekonomi jika kebijakan ini kurang dipersiapkan secara matang. Dibutuhkan effort dan political will yang kuat dan dukungan berbagai pihak mewujudkan wacana ini, tentunya perlu didukung data/bukti yang robust, valid dan juga reliable.

Lalu, apakah gagasan Prof Hasbullah hanya didukung data survei saja? Tentu tidak. Ada banyak penelitian lain dari ilmuwan kesehatan atau ahli ekonomidari seluruh duniasependapat dengan beliau, dan telah terbukti di berbagai negara efektifitas jalannya program tersebut dalam mengurangi jumlah perokok dan dampak negatif yang ditimbulkan

Sejumlah penelitian dari berbagai belahan dunia dari tahun 1992-2014 yang dihimpun dalam Systematic Review oleh Victor dan Abraham dari University of Glasgow dan Nottingham Trent University, UK, menyebutkan ada berbagai cara pendekatan intervensi yang terbukti efektif dapat digunakan dalam pengendalian rokok, antara lain intervensi berbasis kebijakan, berbasis farmakologi obat, berbasis komunitas/masyarakat, berbasis telekomunikasi, media dan teknologi, berbasis sekolah, dan tempat kerja. Dari sekian pendekatan tersebut, intervensi berbasis kebijakan dengan menaikkan pajak/harga rokok terbukti paling efektif dan dengan sejumlah biaya yang murah (cost-effectiveness) dapat menurunkan jumlah perokok  dan penyakit serta kematian akibat rokok.

Dalam sejarahnya pada tahun 1998, pemerintah Inggris mencanangkan untuk pertama kali pendekatan komprehensif dalam mengurangi jumlah perokok di Inggris, paket kebijakan tersebut disebut sebagai White Paper dengan jargon terkenalnya Smoking Kills. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok pada anak-anak dan remaja, dan membantu perokok dewasa, termasuk ibu hamil untuk berhenti merokok. Strategi yang digunakan meliputi larangan iklan rokok, peningkatan harga rokok, membatasi merokok di tempat kerja dan tempat umum, membatasi penjualan rokok ke kaum minoritas, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah sistem kesehatan nasional, berkomitmen dalam penyediaan obat-obatan yang membantu dalam berhenti merokok. Smoking Kills pada akhirnya dapat mengurangi rata-rata prevalensi perokok dewasa (16 tahun keatas) di Inggris dari 27% sebelum implementasi menjadi 21% pada tahun 2008.

Keberhasilan Inggris menurunkan prevalensi perokok merupakan bukti negara mampu berperan dalam pengendalian rokok. Kuncinya adalah menerapkan strategi yang komprehensif. Selain meningkatkan harga rokok, sebaiknya kebijakan dan intervensi lain juga diimplementasikan secara sinergis, sehingga efeknya pun kumulatif.

Pemerintah dapat membuat kebijakan menaikkan cukai rokok dan larangan merokok di tempat kerja dan tempat umum serta larangan iklan rokok. Cara tersebut dinilai efektif mengurangi prevalensi perokok dengan mengurangi permintaan dan konsumsi rokok, menurunkan kejadian penyakit dan kematian akibat rokok, dan menurunkan biaya kesehatan akibat rokok. Usia harapan hidup masyarakat dan produktivitas kerja pun akan meningkat.

Pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai berbagai upaya intervensi lainnya, seperti penyediaan obat-obatan seperti Nicotine Replacement Therapy (NRT), Bupropion dan Varecline , kampanye program berhenti merokok melalui sekolah dan berbagai media (media massa, cetak, radio, TV, internet), penyediaan hotline telepon, dan progam intervensi ke masyarakat seperti smoking cessation class, kontes berhenti merokok berhadiah, kit bantuan berhenti merokok.

Strategi program diatas telah diteliti tidak saja efektif, tapi memiliki cost-effectiveness yang baik dalam mengurangi prevalensi perokok dari berbagai negara di dunia.

Penulis berharap wacana ini dapat segera terealisasikan. Indonesia sudah tertinggal jauh dalam penanggulangan rokok. Beban ganda akibat rokok terus meningkat setiap tahun, tidak hanya penyakit infeksi (menular) namun Indonesia harus menghadapi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit kardiovaskuler, stroke, kanker yang terus meningkat, hal ini disebabkan pergeseran gaya hidup tidak sehat dan kebiasaaan merokok. Saatnya negara hadir dan melakukan kerja nyata ditengah masyarakat mengatasi permasalahan kesehatan dengan lebih serius.  Menuju Indonesia lebih sehat!

Mochamad Ali Rosadi
Mahasiswa Kedokteran