Pemerintah hingga kini belum pernah mengeluarkan surat tanda registrasi (STR) bagi dokter asing agar bisa praktik di Indonesia. Karena itu, see keberadaan dokter asing di rumah sakit non pendidikan adalah ilegal.

“Karena itu, for sale kami minta masyarakat untuk lapor ke kementerian kesehatan atau dinas kesehatan setempat jika melihat ada dokter asing praktik di klinik atau rumah sakit swasta,” kata Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Medikolegal, drg Tritarayati SH, MH Kes dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat (24/10).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kemenkes, dr Achmad Soebagio MARS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr Dien Emawati M Kes, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Yudi Kurniadi SH MH, dan Kepala Unit Kriminal Khusus Polresta Jakarta Barat, AKBP Viktor DH Inkiriwang.

Jumpa pers tersebut digelar atas kasus 3 klinik kecantikan dan klinik kesehatan di wilayah Jakarta atas dugaan praktik dokter palsu. Klinik tersebut juga tak berisin dan penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga asing bidang medis.

Tritarayati menjelaskan, setiap dokter yang akan praktik di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan Majelis Konsil Kedokteran Indonesia bersama organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kedua organisasi tersebut menyatakan hingga saat ini belum satupun STR dikeluarkan untuk dokter asing.

“Dokter asing hanya boleh transfer ilmu pengetahuan di rumah sakit pendidikan seperti RS Cipto Mangunkusumo atau Harapan Kita. Dokter asing itu praktik di depan ratusan dokter kita, bukan praktik perorangan,” ucapnya.

Karena itu, Tritarayati kembali mengingatkan masyarakat agar melaporkan jika melihat dokter asing praktik di rumah sakit, terutama banyak beredar di RS swasta. Karena keberadaan mereka ilegal. “Laporkan jika melihat dokter asing disana,” katanya menegaskan.

Ditanya berapa dokter asing yang sudah dideportasi, Tritarayati menyebutkan belum ada satupun. Dokter asing itu biasanya praktik dengan perjanjian. Keberadaan jadi sulit dilacak, karena sering keluar masuk Indonesia.

“Pengaduan dari masyarakat menjadi penting guna melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak memenuhi standar,” ujarnya.

Terkait rencana penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Tritarayati mengatakan, dokter asing yang akan masuk ke Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan dokter di dalam negeri. Terutara untuk kompetensi yang belum ada di Indonesia.

Dokter asing itu harus memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi guna mendapatkan STR.

Setelah memperoleh STR, dokter asing bakan mendapatkan surat izin praktek (SIP) sementara yang hanya berlaku selama 1 tahun. SIP hanya bisa diperpanjang 1 kali.

“Tujuannya hanya untuk transfer ilmu pengetahuan dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah itu, kita tak membutuhkan dokter asing tersebut. Dalam prakteknya, dokter asing itu harus didampingi dokter Indonesia yang kompetensinya setara,” kata Tritarayati. (TW)

 

sumber foto : http://www.newkidscenter.com